Obligasi Keberlanjutan Korporasi pertama di Asia Tenggara

Verifikasi pihak ketiga oleh konsultan ESG, Vigeo Eiris

  • Obligasi keberlanjutan jangka panjang multi-tahap yang diatur oleh BNP Paribas (BNPP) dan dikeluarkan oleh TLFF I Pte Ltd untuk RLU, sebuah joint venture antara Barito Pacific Group Indonesia dengan Michelin Group Perancis. ADM Cappital bertindak sebagai manajer fasilitas dan ESG untuk TLFF I.
  • Untuk produksi karet alam yang cerdas iklim, ramah satwa liar, dan inklusif secara sosial di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
  • Dari luas konsesi 88.000 hektar, 1,25 kali luas Singapura, 34.000 akan ditanami karet komersial, sedangkan lebih dari setengahnya akan disisihkan untuk tujuan mata pencaharian masyarakat dan konservasi.
  • Mencakup Wilayah Konservasi Satwa Liar seluas 9.700 ha.
  • Pada saat jatuh tempo, RLU akan mempekerjakan 16.000 penduduk setempat dan meningkatkan mata pencaharian 50.000 anggota masyarakat.
  • Perkebunan-perkebunan komersial di Jambi berfungsi sebagai zona penyangga untuk melindungi Taman Nasional Bukit Tigapuluh seluas 143.000 ha, penuh dengan keanekaragaman hayati penting dan spesies terancam seperti gajah dan harimau Sumatera.
  • Proyek ini akan dipantau setiap tahun oleh konsultan pihak ketiga berdasarkan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (“ESAP”).

Proyek

Perkebunan Karet Alam Berkelanjutan Pertama di Indonesia

Pada tanggal 26 Februari 2018, Tropical Landscapes Finance Facility (“TLFF”) mengumumkan transaksi perdananya, pinjaman senilai US$ 95 juta untuk membantu membiayai perkebunan karet alam berkelanjutan di dua lanskap yang sangat terdegradasi. Transaksi tersebut memasukkan tujuan dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang didefinisikan dengan jelas.

Obligasi keberlanjutan jangka panjang akan mendanai PT Royal Lestari Utama (“RLU”), sebuah joint venture antara Michelin Group Perancis (49%) dan PT Barito Pacific Indonesia (51%) dan perkebunan karet alam berkelanjutan pertama di Indonesia.

Dari total luas konsesi 88.000 ha, 70.000 terletak di Provinsi Jambi dan 18.000 terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Secara keseluruhan, hanya sekitar 34.000 ha akan ditanami karet, sedangkan sisanya akan disisihkan untuk konservasi, restorasi, dan program-program masyarakat.

Pada saat jatuh tempo, perkebunan ini akan merepresentasikan 10% karet alam global yang dibeli oleh Michelin, dan dirancang untuk meningkatkan mata pencaharian sekitar 50.000 penduduk setempat dan menciptakan 16.000 lapangan kerja dengan upah yang adil.

Melalui perkebunan dan program pekebunnya, RLU menargetkan hasil panen karet tahunan yang lebih tinggi sebesar 1,7 ton per ha, dibandinkan dengan 0,8 ton per ha yang dihasilkan di Indonesia saat ini.

Konsesi Jambi seluas 70.000 ha merupakan bagian dari lanskap Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Provinsi Riau) yang lebih luas, seluas 400.000 ha, termasuk dua blok konsesi restorasi ekosistem PT Alam Bukit Tigapuluh (“ABT”). Dari 400.000 ha, hanya 230.000 ha yang masih memiliki tutupan hutan. Di Jambi, perkebunan akan berfungsi sebagai zona penyangga penting untuk menghentikan spekulasi lahan dan perambahan lebih lanjut di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (“TNBT”) seluas 143.000 ha di dekatnya, yang merupakan salah satu tempat terakhir di Indonesia untuk melihat gajah, harimau, dan orangutan Sumatera. Lanskap TNBT yang memiliki signifikansi ekologi memiliki luas 400.000 hektar dan akan memperoleh manfaat perlindungan dari perambahan yang akan diberikan oleh perkebunan, yang berasal dari pekerja perkebunan di lapangan, pekebun dan wilayah tanam sendiri.

Konsesi-konsesi RLU dan ABT (~38,000 ha) membentuk penyangga yang berdekatan dan sangat penting bagi TNBT seluas 143.000 ha dari perambah, banyak yang berusaha untuk menanam kelapa sawit dan karet secara ilegal untuk memasok berbagai pabrik di lanskap yang lebih luas.

 

Konsesi Kalimantan Timur seluas ~18.045 ha teretak di dua blok di wilayah biogeografi Pegunungan dan Dataran Nyapa Mangkalihat di bagian tengah Pulau Kalimantan. Lanskap tersebut mengalami deforestasi dan degradasi yang parah, menghadapi ancaman dari penebangan kayu ilegal, pembukaan lahan untuk pertanian tebang-bakar, perluasan pemukiman manusia, dan pengembangan kelapa sawit ilegal.

USAID telah memberikan jaminan kredit untuk sebagian transaksi, yang telah diberi peringkat “Aaa” oleh Moody’s. Firma konsultasi ESG Vigeo Eiris telah memberikan konfirmasi bahwa obligasi tersebut merupakan “Surat Utang Keberlanjutan” dengan kontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan Pedoman Obligasi Keberlanjutan.

Hadiputranto, Hadinoto & Partners memberikan dukungan pro bono penting pada tahap-tahap awal Transaksi.

Dampak ESG

Sorotan Lingkungan 2019

628,846 tCO2e

GHS yang diserap oleh hutan lindung dan areal tanam
Pengurangan emisi bersih proyek sebesar lebih dari

8.27 juta tCO2e

selama 2014-2030

10,000,000

Pohon karet yang ditanam pada areal seluas 20.970 Ha

1,200

Pohon asli yang ditanam untuk kegiatan restorasi

7,000 +

Bibit di kebun bibit untuk restorasi

28,000 ha

Lindung ditetapkan batasnya

9,700 ha

Wilayah Konservasi Satwa Liar

Konsesi Jambi

Konsesi Jambi seluruhnya memiliki luas 70.716 ha, hanya 28.026 (39%) di antaranya akan digunakan untuk penanaman plasma pada lahan terdegradasi. Kawasan konservasi menempati 26% dari keseluruhan wilayah, menciptakan zona penyangga penting di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapulu (TNBT).
Spotting of vulnerable bearded pigs (Sus barbatus) on RLU concession

Lanskap TNBT

Lanskap TNBT merupakan rumah bagi 180 spesies pada Daftar Merah IUCN, termasuk gajah Sumatera, harimau Sumatera, orang utan yang sangat terancam, dan berbagai ungulata, unggas, reptil dan flora lainnya.

Patroli

Penjaga hutan (ranger) RLU melakukan patroli harian di konsesi, termasuk zona penyangga TNBT untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal seperti penebangan dan perburuan liar.
2019
3,902haribanyak hari
166,566 km

Sorotan Satwa Liar

Mengelola Konflik Gajah-Manusia Upaya untuk Membangun Jalur bagi Gajah yang Terancam Punah

INTRODUCING FREDA

Freda, seekor gajah Sumatera betina (Elephas maxiums sumatranus), adalah pemimpin dari sekitar 30 gajah. Kawanan Freda adalah salah satu dari lima kawanan gajah yang berkeliaran di lanskap Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Daerah jelajahnya bersinggungan dengan pemukiman manusia dan areal perkebunan.
Berat
2-5
ton
Populasi
1,700
gajah
Wilayah Jelajah
275
km2
Makan & Minum sebelum Harinya
10%
dari total berat tubuh
Masa Kehamilan
18-22
bulan

Konsesi-konsesi Kalimantan Timur

Konsesi-konsesi Kalimantan Timur meliputi wilayah seluas 18.045, hanya 5.974 ha (30%) di antaranya akan digunakan untuk penanaman plasma pada lahan terdegradasi. Setengah dari konsesi tersebut disisihkan sebagai kawasan konservasi, dengan sisanya dialokasikan untuk Program Kemitraan Masyarakat dan Program Masyarakat Adat.
Caladi Batu (Meiglyptes tristis) on RLU concession

Lanskap TNBT

Kawasan hutan dan sempadan sungai di dalam konsesi Kalimantan Timur memberikan habitat yanng sangat penting bagi beragam flora dan fauna yang dilindungi dan/atau terancam.

Sekitar ​40% dari hutan utuh tetap berada di dalam konsesi dan merupakan rumah bagi beragam satwa liar seperti orang utan Kalimantan, rusa sambar, beruang madu, dan macan dahan.

Patroli

Ranger RLU melakukan patroli harian di konsesi, termasuk zona penyangga TNBT untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal seperti penebangan dan perburuan liar.
2019
2,077 hari banyak hari
81,767 km

Sorotan Satwa Liar

Perjalanan untuk Menyelamatkan Orang Utan Kalimantan

RLU bermitra dengan Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (Ecositrop) untuk melakukan kajian orang utan dan satwa liar di konsesinya di Kalimantan Timur. Kajian tersebut mensurvei sebaran dan populasi orang utan, menilai kualitas dan sumber daya habitat, dan merekomendasikan strategi konservasi dan mitigasi konflik orang utan kepada RLU.

Kajian tersebut menemukan bahwa konsesi RLU di Kalimantan Timur memiliki:

  • Habitat berkualitas dengan kepadatan 150 pohon/ha dengan luas dasar 27,1m2/ha
  • Sumber daya makanan alami yang cukup bagi orang utan
  • Sarang orang utan tersebar di seluruh hutan, mengindikasikan kuatnya keberadaan orang utan
RLU memiliki habitat orang utan terbesar dan terpadat dengan kualitas tertinggi di dalam Kawasan Konservasi Tinggi (HCV) MKC. Bekerja di dalam kawasan konservasi HTI MKC terasa seperti bekerja di Taman Nasional.
Kesaksian dari Dr. Yaya Rayadin
(Pakar Orang Utan dan Kepala Ecositrop)

Sorotan Sosial 2019

Selain upaya konservasi dan restorasi lingkungan langsung, proyek ini diharapkan akan menghasilkan dampak positif bagi sekitar 50.000 orang pada saat jatuh tempo, menawarkan lapangan kerja langsung, peluang mata pencaharian yang lebih luas, kesejahteraan yang lebih baik (perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan) dan efek berganda lainnya. Pada saat penanaman dan penggilingan kembali, diperkirakan sekitar 16.000 orang akan mendapatkan manfaat dari lapangan kerja langsung. Sebanyak 3.500 pekebun lain juga direncanakan akan mendapatkan manfaat dari Program Kemitraan Masyarakat melalui pelatihan langsung dan peluang pasar yang beragam.

  • 333 pekebun karet terlibat dalam Program Kemitraan Masyarakat
  • 804 petani dilatih

Indikator Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
  • 1Laki-laki (70%)
  • 1Perempuan (30%)
Populasi Setempat
58,000
Perkiraan Lapangan Kerja Langsung Saat Jatuh Tempo
16,000
Perkiraan Lapangan Kerja Langsung
4,320
(per Desember 2019)

JAMBI

  • Pada tahun 2019, Program Kemitraan Masyarakat dilaksanakan di dua kelompok tani di konsesi RLU di Jambi.
  • Total 33 petani yang mengelola 124 ha dilatih untuk meningkatkan kualitas produksi dan hasil panen karet secara berkelanjutan.
  • Program Pertanian Terpadu diprakarsai sebagai bagian dari Program Kemitraan Masyarakat. RLU melatih anggota masyarakat untuk memanfaatkan halaman belakang mereka sendiri untuk memberikan manfaat ekonoi melalui praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan. Hingga saat ini, Program Pertanian Terpadu telah dilaksanakan di sembilan desa di Jambi dan melatih lebih dari 260 orang, mendidik masyarakat tentang konsep kemandirian pangan dan kemandirian dapur.
  • RLU telah memberikan akses layanan pendidikan melalui platform pembelajaran digital di Desa Sungai Karang. Hingga saat ini, platform tersebut telah membeirkan akses ke 2.500+ buku sekolah digital, 1.000+ video kelas, dan 17.000+ modul pelatihan ujian.

Populasi Setempat
50,000
Perkiraan Lapangan Kerja Langsung Saat Jatuh Tempo
13,200
Tingkat Pekerjaan Saat Ini (per Desember 2019)
3,256
Indikator Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
  • 1Total lapangan kerja langsung pada saat jatuh tempo (Pabrik + Perkebunan)
  • 1Tingkat lapangan kerja saat ini (per Desember 2019)

KALIMANTAN TIMUR

  • Total 300 pekebun telah dilibatkan dalam rantai pasok RLU di Kalimantan Timur, menyediakan karet untuk pabrik RLU di Samarinda.
  • Pekebun juga dilibatkan dalam Program Jalan Karet, yang bertujuan untuk meningkatkan ketertelusuran rantai pasok dan mengidentifikasi siriko di bidang sosial, tenaga kerja, keselamatan, dan lingkungan hidup. Pekebun juga diberikan dukungan kapasitas teknis tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas dan produktivitas karet.
  • Fasilitas pabrik RLU telah menerima Bendera Emas/Kategori Kepuasan untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Populasi Setempat
8,000
Perkiraan Lapangan Kerja Langsung Saat Jatuh Tempo
2,800
Tingkat lapangan kerja saat ini (per Desember 2019)
1,013
Indikator Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
  • 1Total lapangan kerja langsung pada saat jatuh tempo (Pabrik + Perkebunan)
  • 1Tingkat lapangan kerja saat ini (per Desember 2019)

BADAN PENASIHAT LINGKUNGAN DAN SOSIAL ("ESAB")

ESAB didirikan untuk melaksanakan strategi keberlanjutan RLU. ESAB terdiri dari para pemangku kepentingan kunci dan para pakar independen untuk memberikan pedoman dan evaluasi kemajuan Sistem Pemantauan Lingkungan dan Sosial (“ESMS”) dan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial RLU.

ESAB melakukan pertemuan dan laporan triwulan tentang persoalan dan kemajuan yang terkait dengan ESG. Laporan ESG dengan audit independen juga dipublikasikan setiap tahun.

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN RLU

Kebijakan keberlanjutan RLU dipandu oleh nilai-nilai Michelin Group dan Barito Pacific Group.

KODE ETIK RLU

Bekerja dengan Keberagaman
Mempekerjakan minimum 30% perempuan dan masyarakat adat
Penatalayanan Lingkungan
Suap dan Uang Pelicin
Menghormati Keselamatan
Mewakili Perusahaan
Prinsip Etis Pemasok dan Perlakuan Adil
Menghormati Peraturan Perundangan Nasional dan HAM
Usia minimum kerja: 18+ (Memeriksa KTP dan catatan sekolah untuk memastikan karyawan tidak di bawah umur)
Kami percaya bahwa setiap karyawan harus diperlakukan sama, adil, dan dengan rasa hormat. Pada praktiknya, kami mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan standar internasional terkait, yang mencakup isu-isu seperti kebebasan berserikat, upah dan jam kerja yang layak, kebijakan non-diskriminasi, dan penghapusan pekerja anak dan paksa.

Penghargaan dan Pengakuan

Indikator Kinerja Utama (KPI) TLFF

(per Desember 2019)

TLFF telah berkomitmen untuk melacak dan mengungkapkan KPI lingkungan dan sosial (E&S) yang jelas dengan konsultan eksternal meninjau pelaksanaan, kepatuhan, dan kemajuan aspek-aspek E&S proyek.

Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) RLU

RLU telah menetapkan ESAP untuk menangani lebih lanjut komitmen-komitmen E&S perusahaan.

ESAP didasarkan pada Standar Kinerja (PS) International Finance Corporation (IFC) 2012 tentang pedoman khusus sektor Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial dan Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (EHS) terkait.
Item ESAP Utama Hingga Saat Ini
  • Kerangka dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
  • Dokumen-dokumen Program Kemitraan Masyarakat (Pekebun In-Situ)
  • Rencana Pengelolaan Air dan Limbah
  • Laporan Kerangka Pengembalian Lahan Program Pembangunan Masyarakat
  • Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Satwa Liar
  • Kerangka dan Rencana Masyarakat Adat
  • Kajian terpadu HCV/HCS termutakhir (laporan akhir yang diantisipasi tahun 2020)
  • Pemetaan Sosial Partisipatif
  • Versi akhir Mekanisme Pengaduan eksternal
  • Prosedur Pengembalian Lahan
  • Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Karyawan
  • Konsesi dan penetapan batas Kawasan Konservasi Satwa Liar
  • Meningkatnya kapasitas patroli ranger
  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, prosedur dan perangkat Mekanisme Pengaduan
Kemajuan ESAP Utama Saat Ini
  • Penilaian pihak ketiga independen tentang kepatuhan dokumen utama terhadap Standar Kinerja IFC
  • Perampingan proses dokumentasi
  • Melengkapi lebih dari 20 SOP (Prosedur Operasi Standar) dan rencana pelatihan terkait SOP
  • Rencana Manajemen Keselamatan dan Lalu Lintas Angkutan
  • Rencana penyimpanan bahan kimia dan pestisida kelas II
  • Melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahunan bagi semua karyawan
  • Program Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
  • Penilaian dan Laporan Dampak Sosial
  • Verifikasi lapangan untuk penetapan batas
  • Memberikan peralatan perlindungan pribadi kepada karyawan berdasarkan Penilaian Risiko Identifikasi Bahaya dan sesuai dengan fungsi pekerjaan
  • Meningkatkan perincian tentang pengelolaan satwa liara dan manajemen konflik manusia-satwa liar

Tanya-Jawab

Sebuah Obligasi Keberlanjutan multi-tahap diterbitkan pada tahun 2018 oleh TLFF I untuk PT Royal Lestari Utama (RLU), joint venture Indonesia antara Michelin Perancis dan Barito Pacific Group Indonesia untuk mengembangkan perkebunan karet alam berkelanjutan pada lahan yang sangat terdegradasi di dua provinsi di Indonesia. Proyek tersebut memasukkan tujuan dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang luas. Areal tanam akan bertindak sebagai zona penyangga untuk melindungi taman nasional yang terancam dari perambahan. Transaksi tersebut mewakili obligasi keberlanjutan korporasi pertama di Asia dan obligasi keberlanjutan pertama di ASEAN. Lembaga penelitian Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (ESG) VigeoEiris telah memberikan konfirmasi bahwa Surat Utang tersebut merupakan "Surat Utang Keberlanjutan" dengan kontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Pedoman Obligasi Keberlanjutan ICMA. Joint venture RLU didirikan pada tahun 2015.

RLU bertujuan untuk mengembangkan proyek terbaik di kelasnya untuk penggunaan lahan berkelanjutan di konsesi-konsesi karetnya di Jambi dan Kalimantan Timur, yang sebagian besar terdegradasi dan dirambah. Hal ini telah melibatkan pengidentifikasian areal yang disisihkan dan kawasan konservasi; keterlibatan masyarakat, di bawah Program Kemitraan Masyarakat; restorasi dan perlindungan habitat kritis; dan tanggung jawab bersama dengan pihak-pihak lainnya di lanskap tersebut, yang mencakup Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) seluas 143.000 ha yang sangat terancam. Visi untuk proyek ini adalah untuk mengambil lanskap yang bermasalah dan terdegradasi dan memproduksi, menggunakan kerangka pengaman, program dan kemitraan, rantai pasok karet berkelanjutan dengan kualitas dan hasil panen yang lebih baik, yang memadukan masyarakat dan konservasi.

  • Membangun 34.000 ha untuk perkebunan karet dan 54.000 ha untuk mata pencaharian berkelanjutan dan wilayah lindung.
  • Membangun zona penyangga di Jambi di sepanjang Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), termasuk Kawasan Konservasi Satwa Liar seluas 9.700 ha yang berdekatan dengan taman nasional untuk melindungi habitat dan spesies yang terancam.
  • Melindungi hutan bernilai konservasi tinggi (HCV)/cadangan karbon tinggi (HCS) sebagai “No-Go Zone”, yang mencakup sebagian besar hutan alam yang tersisa di Jambi dan Kalimantan Timur, di antara manfaat lainnya.
  • Mendukung regenerasi kawasan lindung “no-go zone” di konsesi-konsesi tersebut.
  • Mengarahkan investasi lebih dari US$350 juta ke perkebunan karet berkelanjutan, operasi pengilingan ulang, dan rantai nilai.
  • Meningkatkan mata pencaharian ~50.000 orang yang tinggal di dalam dan sekitar konsesi, melalui peningkatan pendapatan dan pekerjaan dari kegiatan-kegiatan industri karet berkelanjutan, perlindungan hutan alam dan restorasi.
  • Memberikan hasil >2 kali lebih tinggi untuk kegiatan-kegiatan perkebunan karet dibandingkan hasil saat ini dan menjadi preseden untuk manfaat finansial, lingkungan, dan sosial dari inisiatif-inisiatif pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, konservasi, dan mata pencaharian berkelanjutan.

Konsesi RLU adalah konsesi HTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Kehutanan Indonesia (No. 41 Tahun 1999), hal ini memberikan izin kepada pemegang konsesi untuk menggunakan lahan sesuai izinnya dan dalam hal ini hutan industri untuk menanam karet.

Michelin telah mengumumkan komitmen NDPE-nya untuk menghasilkan karet alam berkelanjutan di bawah Kebijakan Pengadaan Karet Alam, yang ditetapkan pada tahun 2016. Sementara itu, Barito menyampaikan komitmen NDPE-nya di bawah Kebijakan Perkebunan dan Hutan Bertanggung Jawab pada Maret 2015.

Mengikuti Rencana Perlindungan Lanskap RLU (2019) dan penggunaan lahan saat ini, total 18.370 ha di Jambi, termasuk wilayah hutan alam yang tersisa dan wilayah bukan hutan, telah disisihkan untuk perlindungan. Wilayah bukan hutan akan dipulihkan melalui penanaman pengayaan dengan masyarakat yang diawali pada tahun 2020. Untuk Kalimantan Timur, 9.983 ha lahan (terutama terdiri dari hutan alam) akan dikonservasi sesuai rencana.

Visi lanskap lindung adalah untuk selama masa hidup konsesi, yaitu sekitar 60 tahun, tetapi dapat diperbarui. Hal ini diperkirakan juga akan terjadi bersamaan dengan perpanjangan masa pengembangan karet sekitar 25 tahun. Namun, hanya dengan cepat mengembangkan perkebunan karet komersial dan melibatkan masyarakat, perambahan akan berhenti dan kawasan-kawasan HCV/HCS di lanskap, termasuk Taman Nasional, akan terlindungi.

RLU mengakui bahwa mereka beroperasi di lanskap hutan tropis yang dalam kondisi alaminya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Namun, konsesi RLU di Jambi sangat terdegradasi sebelum perusahaan tersebut didirikan. Fitur utama untuk mitra proyek adalah bahwa perkebunan komersial tersebut memberikan perlindungan melalui zona penyangga untuk membantu mengamankan TNBT, yang terancam degradasi akibat perambahan dari batas sebelah selatan tanpa perlindungan di lapangan yang diberikan oleh perkebunan. Survei memperlihatkan bahwa taman dan konsesi-konsesi di dekatnya merupaka rumah bagi setidaknya 51 spesies Daftar Merah IUCN.

Tantangan-tantangan di lanskap ini menyoroti sangat perlunya RLU menerapkan praktik bisnis baru yang mendukung penggunaan lahan secara berkelanjutan di ketiga pilar utama: Sosial, lingkungan, dan komersial.

  • Sebelum RLU didirikan, konsesi-konsesi di Jambi mengalami deforestasi dan degradasi parah, sebagian besar dari perambahan liar oleh pendatang, praktik tebang-bakar mereka serta pengembangan perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar.
  • Ketika RLU mengambil alih konsesi-konsesi di Jambi,, mereka mengambil klaim tanah adat yang dipertaruhkan oleh masyarakat setempat serta klaim oleh perambah dari luar daerah, dipercepat dengan pembangunan jalan koridor APP yang menghubungkan perkebunan mereka dengan pabrik pengolahan.
  • Terdapat masalah akut dalam mempertahankan habitat satwa liar yang sangat penting di dalam Kawasan Konservasi Satwa Liar untuk gajah dan spesies terancam lainnya dikarenakan masih terus terjadinya ekspansi oleh spekulator tanah.

Berdasarkan dokumen uji tuntas E&S Daemeter dan konsorsium yang dilakukan di konsesi-konsesi tersebut dan diselesaikan pada bulan Juli 2017, selama tiga dekade terakhir, “Konsesi-konsesi RLU di Jambi (LAJ, WMW) dan Kalimantan Timur (MKC) telah mengikuti jalur pengembangan umum… Berawal sebagai lahan tebang pilih hutan alam, mereka telah mengalami perpanjangan fase ‘akses terbuka’ dan perambahan tak terkendali, dan hanya baru-baru ini dikembalikan ke dalam izin hutan tanaman. Meskipun dari sudut pandang ekologi dan sosial, konsesi-konsesi tersebut tidak diragukan lagi pelik, konsesi-konsesi tersebut mewakili peluang penting untuk mempraktikan dan mendorong pengembangan lanskap berkelanjutan.”

Konsesi melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Pemerintah Indonesia pada Agustus 2009 sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia yang berlaku.

RLU memahami kompleksitas lanskap di mana RLU beropasi dan, selama empat tahun terakhir, telah berinvestasi untuk membangun kapasitas dan mengembangkan prosedur untuk mengelola komponen-komponen lingkungan dan sosial dengan benar sesuai dengan Standar Kinerja IFC (IFC PS). Audit-audit keberlanjutan tahunan menyoroti konteks historis yang menantang dengan perambahan dan penebangan liar di lanskap yang sedang ditangani oleh RLU, dan mendokumentasikan jalur untuk membangun proyek karet terpadu yang memberikan hasil memuaskan semua pihak bagi perusahaan, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Lanskap di dalam areal Konsesi menantang, dengan deforestasi dan degradasi parah akibat perambahan liar, praktik tebang-bakar & pengembangan prekebunan kelapa sawit ilegal dan penebangan liar selama bertahun-tahun sebelum pendirian RLU. Hal ini berarti ketika LAJ (sekarang anak perusahaan RLU di Jambi) menerima konsesi pada tahun 2010, mereka melakukannya dengan tantangan historis yang signifikan.

Kawasan Konservasi Satwa Liar (WCA) adalah sebuah zona seluas ±9.700ha yang disisihkan bersebelahan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk memungkinkan transit hewan dari kawasan lindung melalui konsesi. Kawasan ini mencakup kawasan-kawasan HCV-HCS yang diidentifikasi sebelumnya dan areal yang dihapuskan dari areal tanam karet untuk regenerasi alami serta areal produksi karet seluas ±1.200 ha yang sebelumnya telah ditanami. Kawasan ini juga merupakan kawasan di mana mayoritas masyarakat adat tinggal di konsesi.

Keputusan untuk menciptakan kawasan WCA dibuat berdasarkan rekomendasi WWF tentanng upaya-upaya untuk mendukung konservassi gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh. Penetapan WCA juga bertujuan untuk menyelaraskan dengan program pemerintah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), yang diprakarsai oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi, untuk koridor gajah di Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Dalam WCA, RLU berfokus pada keluaran-keluaran berikut ini:

  • Melindungi hutan yang tersisa melalui patroli berbasis SMART dan kemitraan pemangku kepentingan.
  • Mendapatkan kembali kendali melalui Perjanjian Kerangka Kerja Berbasis Masyarakat
  • Mengoperasikan Unit Manajemen WCA untuk memitigasi konflik manusia-gajah.
  • Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, RLU bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sepakat untuk membangun wilayah jelajah bagi spesies gajah yang terancam dan di saat yang sama juga menyediakan mata pencaharian alternatif bagi anggota masyarakat.

Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati disusun untuk memberikan keseluruhan konteks topografi dan habitat pada konsesi-konsesi RLU; mengidentifikasi tujuan habitat untuk spesies sasaran yang terancam punah dan memandu konservasi dan pengelolaan komunitas ekologi; menguraikan aksi dan langkah yang dibutuhkan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati secara efektif di kawasan lindung konsesi RLU; mengatasi keterbatasan manajemen seperti tantangan kapasitas dan kesenjangan pengetahuan; dan membentuk dasar untuk mengevaluassi efektivitas pengelolaan habitat. Saat ini, rencana tersebut sedang ditinjau oleh pihak ketiga independen sesuai dengan standar internasional dan, setelah disetujui, laporan kemajuan berdasarkan rencana tersebut akan dibuat setiap 2 tahun sekali.

RLU berkomitmen untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan secara proaktif dengan membentuk Tim Kesiapan dan Tanggap Darurat (TPKD) di konsesi-konsesinya dan membekali mereka dengan peralatan pencegahan kebakaran yang tepat. Tim tersebut rutin memantau kondisi lapangan dan melakukan deteksi kebakaran dini. Pemantauan titik api juga rutin dilakukan. Program-program peningkatan kapasitas dan pelatihan telah dilaksanakan bermitra dengan Manggala Agni dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pada 15 Mei 2018, RLU dan TNBT menandatangani Perjanjian Kerja Sama di hadapan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem (Dirjen KSDAE) di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perjanjian tiga tahun tersebut diharapkan akan meningkatkan upaya-upaya perlindungan yang ada melalui patroli intensif bersama dan peningkatan kapasitas tim melalui berbagi pengalaman dan keahlian antara penjaga hutan TNBT dan petugas LAJ. Lingkup kemitraannya meliputi perlindungan zona penyangga antara TNBT
dan konsesi LAJ, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat.

RLU mengelola tim konservasi khusus yang mencakup penjaga hutan, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memantau kawasan-kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Cadangan Karbon Tinggi (HCS) di dalam konsesinya. Sementara itu, di konsesi Kalimantan Timur, jumlahnya melebihi 50%. Para penjaga hutan yang sangat terlatih melakukan patroli harian di konsesi, termasuk zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal seperti penebangan dan perburuan liar. Hingga akhir 2019, total 248.333km dipatroli selama 5.979 hari kerja.

RLU memulai pemantauan konsesi dengan satelit pada tahun 2020 untuk secara sistematis melacak setiap perubahan tutupan hutan.

Selain bekerja dengan pemangku kepentingan nasional, internasional, dan lokal, banyak pakar dan konsultan telah ditunjuk untuk mendukung perusahaan melalui kerja dengan kelompok-kelompok masyarakat adat di konsesi, untuk membangun Program Kemitraan Masyarakat, memberikan penilaian karbon dan kajian lingkungan terhadap konsesi. Mitra-mitra proyek sepenuhnya berkomitmen untuk membantu RLU memenuhi kewajibannya berdasarkan Standar Kinerja IFC.

RLU telah berkomitmen untuk mengelola perkebunan-perkebunan karetnya di Jambi dan Kalimantan Timur agar sesuai dengan Standar Kinerja IFC. Hal ini dicakup oleh Sistem Pemantauan Lingkungan dan Sosial (ESMS) perusahaan, yang meliputi Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) yanng dibuat bekerja sama dengan TLFF dan kemudian dengan partisipasi aktif dari pembeli surat utang, &Green Fund. Kinerja berdasarkan ESAP dan Rencana Perlindungan Lanskap diaudit dan dilaporkan setiap tahun dan sebagai bagian dari tranparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Hasilnya tersedia pada situs-situs web RLU, TLFF, dan &Green Fund.

Visi RLU untuk CPP adalah program inklusi sosial dan ekonomi yang menghasilkan manfaat bagi karyawan dan masyarakat sekitar sementara mengatasi isu-isu lingkungan hidup.

Kebijakan RLU tentang kemitraan masyarakat dipandu oleh empat tujuan:

  • Menghasilkan “izin sosial untuk beroperasi” dan konsensus masyarakat tentang kegiatan-kegiatan RLU.
  • Menciptakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan RLU di daerah tersebut dan membangun hubungan yang sama-sama menguntungkan antara RLU dan masyarakat sekitar.
  • Menyelesaikan isu klaim lahan.
  • Memberikan peluang ekonomi alternatif untuk mengurangi penebangan, perambahan, dan perburuan liar.

Juga di Jambi, Program Pertanian Terpadu (IFP) adalah bagian dari program in-situ CPP, dengan 256 penerima manfaat hingga akhir 2019. IFP dibentuk bermitra dengan Yayasan Bakti Barito (YBB) dan Joglo Tani, sebuah pusat pembelajaran pertanian yang berbasis di Yogyakarta dan organisasi pertanian terpadu ternama di Indonesia. Diawali pada tahun 2018, Program Pertanian Terpadu menerapkan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk memberikan peluang mata pencaharian alternatif dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan mengoptimalkan areal yang tidak produktif, masyarakat dapat menghemat pengeluaran yang sering dikeluarkan untuk sayuran dan buah-buahan. Masyarakat juga dapat menjual buah-buahan dan sayuran dari halaman belakang mereka sendiri di pasar.

RLU telah bekerja dengan pemerintah daerah di Tebo untuh membentuk satgas independen multi pemangku kepentingan, yang terdiri dari para perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, LSM, dan lembaga penelitian. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa apa pun yang terkait dengan konsesi atau klaim lahan. CRTF juga telah memfasilitasi distribusi e-KTP untuk kelompok adat Orang Rimba. .

Ada kebijakan tanpa konflik yang jelas oleh RLU sebagai pedoman dalam menangani proses keterlibatan pemangku kepentingan untuk pengembalian lahan, dengan pengaduan apa pun diangkat melalui proses pengaduan yang jelas dan di mana dibutuhkan, dikelola melalui pengadilan untuk petak lahan yang lebih besar yang disengketakan. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan CSR RLU 2015-2017, selain pendekatan-pendekatan yang terkait dengan konflik sosial adalah:

  • Mendokumentasikan secara jelas identifikasi mereka yang terlibat dalam potensi konflik terkait dengan klaim lahan dan sengketa lahan di wilayah RLU.
  • Mendorong penyelesaian keluhan melalui proses informatif yang diakui.
  • Mengidentifikasi dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi atau respons yang efektif.
  • Identifikasi sengketa lahan.
  • Perancangan strategi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa lahan.
  • Mencegah perambahan baru atau kegiatan-kegiatan ilegal di wilayah RLU.
  • Menegosiasikan sengketa lahan melalui solusi yang memuaskan semua pihak.
  • Menyelesaikan keluhan tercatat dan konflik melalui proses konsultatif yang transparan mengikuti Pedoman Program tentang PADIATAPA.
  • Menyelesaikan klaim lahan besar melalui pengadilan, membiarkan proses hukum menentukan hasilnya.

Tunas Lestari adalah bagian dari komitmen Royal Lestari Utama dalam memberikan PAUD dengan kualitas lebih baik di daerah operasinya. Saat ini, RLU, melalui Yayasan Berdaya Lestari Utama (YBLU), YBB, dan ROF, telah membangun 3 Taman Penitipan Anak (TPA) dan 3 fasilitas PAUD di daerah operasinya. Pendirian PAUD di daerah operasi RLU diharapkan akan memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak-anal untuk generasi masa depan yang lebih berdaya saing.

Di Desa Sungai Karang, 500+ buku sekolah digital, 1.000+ video kelas, 17.000+ modul pelatihan ujian, dan 150+ kepustakaan pendidikan disediakan bagi anak-anak setempat.

Di Jambi, Smallholders In-Situ CPP adalah program jangka panjang yang dikembangkan sebagai salah satu upaya inklusi sosial untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan memberikan akses untuk mengelola lahan di kawasan hutan yang memiliki izin. Program ini juga adalah salah satu pendekatan resolusi konflik atas sumber daya hutan yang terjadi antara pemegang izin dan masyarakat yang telah menggunakan kawasan hutan. Hingga akhir 2019, program Smallholders In-Situ dilaksanakan di 124 ha di Jambi. Pada tahun 2020, RLU mulai melakukan kajian baseline sosial dan ekonomi, dengan rencana untuk memperluas program tersebut ke 4 desa, 150 petani, dan 400 ha pada 2021. Tujuannya adalah agar CPP pada akhirnya dapat menjangkau lebih dari 7.000 ha.

Di Kalimantan Timur, sebanyak 300 pekebun terlibat dalam rantai pasok RLU. Mereka menyediakan karet untuk pabrik pengolahan RLU yang dikelola oleh PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC), pabrik pengolahan karet pertama dan satu-satunya di Samarinda. Para pekebun tersebut, melalui agen, juga terlibat dalam Program Jalan Karet yanng bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko sosial, tenaga kerja, keselamatan, dan lingkungan hidup. Sebuah inisiatif yang disponsori oleh Michelin, Program Jalan Karet, dimulai pada tahun 2019 dan berperan penting dalam rantai pasok MKC. Para pekebun tersebut juga diberikan dukungan kapasitas teknis tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas karet.

Pada tahun 2019, sebuah kajian komprehensif dilakukan oleh para pakar independen dari Rimba Bungaron Indonesia (RBI), yang menemukan tiga kelompok adat Orang Timba (Suku Anak Dalam) yang tinggal di dalam WCA. Kerangka Keterlibatan Masyarakat Adat dan Rencana Aksi Kerangka Kerja Berbasis Masyarakat saat ini sedang ditinjau oleh pihak ketiga independen agar sesuai dengan Standar Kinerja IFC.

RLU dan YBB, bekerja sama dengan Reach Out Foundation (ROF), melaksanakan Lokakarya Guru Anak Usia Dini pada bulan September 2019. Lokakarya tersebut dihadiri oleh 60 peserta, 25% di antaranya memiliki gelar Sarjana sedangkan 75% adalah lulusan sekolah menengah yang bekerja di perkebunan karet. Lokakarya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta untuk menjadi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) profesional.

Prosedur pengaduan yang komprehensif telah ditetapkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap transparansi dan peningkatan inklusi sosial. Seorang fasilitator manajemen pengaduan dipekerjakan untuk bertanggung jawab atas pengajuan dan verifikasi pengaduan sementara komite pengaduan, yang dipimpin oleh manajer umum urusan publik dan terdiri dari manajer umum hukum, manajer umum keberlanjutan, manajer umum hubungan pemerintah, dan spesialis komunikasi, bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana aksi dan mengembangkan rekomendasi resolusi.

Prosedur ini telah disosialisasikan secara internal kepada karyawan dan saat ini sedang ditinjau oleh peninjau pihak ketiga independen. Prosedur ini juga telah disosialisasikan secara eksternal kepada 227 anggota masyarakat melalui 11 forum formal dan 61 forum informal. Sejauh ini, tingkat resolusinya 100% dengan 11 pengaduan diterima dan semuanya diverifikasi dan diproses dengan perjanjian-perjanjian yang didokumentasikan.

227 dialog masyarakat dan pemangku kepentingan telah difasilitasi sebagai bagian dari forum diskusi antara RLU dan 23 komunitas di dalam dan sekitar konsesi.

Sebagai bagian dari komitmen RLU dalam memberikan lingkungan bekerja yang aman dan layak kepada para karyawannya, RLU telah mengembangkan rencana induk peningkatan infrastruktur sebagai salah satu program utamanya pada tahun 2019 dan 2020. Rencana induk tersebut mencakup peningkatan area tempat tingal karyawan dan fasilitas pendukung seperti jalan raya, Sanitasi dan Kebersihan Air (WASH), pengelolaan sampah, dan fasilitas karyawan lainnya. Sejauh ini, 146 unit fasilitas perumahan dan pendukung, 2 unit klnik dan 1 ruang medis telah dibangun.

Standar Kinerja IFC 5 Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman Secara Paksa (PS%) mengharuskan agar orang-orang yang terdampak oleh pembebasan lahan secara paksa harus: 1. Menerima nilai pengantian aset mereka. 2. Diberikan alternatif-alternatif. 3. Dipulihkan atau ditingkatkan mata pencahariannya. 4. Memiliki akses ke mekanisme pengaduan. Dokumen pedoman DEG tentang isu-isu Tanah Warisan mengakui bahwa, “Meningkat sifat isu Tanah Warisan, memenuhi persyaratan pertama merupakan kondisi yang sangat langka. PS 5 sebenarnya tidak mensyaratkan kompensasi untuk tamah di mana penggunanya tidak memiliki hak legal atau hak adat yang diakui oleh undang-undang nasional. Yang ingin dicapai oleh pedoman ini adalah memenuhi persyaratan kedua hingga persyaratan keempat, dengan modifikasi bahwa mata pencaharian harus ditingkatkan, tidak hanya dipulihkan. Mencapai peningkatan adalah langkah mitigasi risiko bagi perusahaan dan hasil yang diinginkan bagi masyarakat. Prinsip kedua harus dipenuhi melalui proses keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat menghasilkan program pengembangan masyarakat multi-tahun. Terakhir, dalam memberlakukan sebuah mekanisme pengaduan yang efektif, proyek juga akan memenuhi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.”

Hingga akhir tahun 2019, 4.320 orang dipekerjakan di konsesi dan di fasilitas pengolahan ulang di Kalimantan Timur, 30,28% di antaranya adalah perempuan.

Audit keberlanjutan tahunan, kemajuan pencapaian ESAP dan KPI TLFF, serta informasi terbaru lingkungan dan sosial dapat ditemukan pada situs web kami ini.