PT Royal Lestari Utama

Tantangan-tantangan di lanskap ini menyoroti sangat perlunya RLU menerapkan praktik bisnis baru yang mendukung penggunaan lahan secara berkelanjutan di ketiga pilar utama: Sosial, lingkungan, dan komersial.

• Sebelum RLU didirikan, konsesi-konsesi di Jambi mengalami deforestasi dan degradasi parah, sebagian besar dari perambahan liar oleh pendatang, praktik tebang-bakar mereka serta pengembangan perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar.
• Ketika RLU mengambil alih konsesi-konsesi di Jambi,, mereka mengambil klaim tanah adat yang dipertaruhkan oleh masyarakat setempat serta klaim oleh perambah dari luar daerah, dipercepat dengan pembangunan jalan koridor APP yang menghubungkan perkebunan mereka dengan pabrik pengolahan.
• Terdapat masalah akut dalam mempertahankan habitat satwa liar yang sangat penting di dalam Kawasan Konservasi Satwa Liar untuk gajah dan spesies terancam lainnya dikarenakan masih terus terjadinya ekspansi oleh spekulator tanah.

Berdasarkan dokumen uji tuntas E&S Daemeter dan konsorsium yang dilakukan di konsesi-konsesi tersebut dan diselesaikan pada bulan Juli 2017, selama tiga dekade terakhir, “Konsesi-konsesi RLU di Jambi (LAJ, WMW) dan Kalimantan Timur (MKC) telah mengikuti jalur pengembangan umum… Berawal sebagai lahan tebang pilih hutan alam, mereka telah mengalami perpanjangan fase ‘akses terbuka’ dan perambahan tak terkendali, dan hanya baru-baru ini dikembalikan ke dalam izin hutan tanaman. Meskipun dari sudut pandang ekologi dan sosial, konsesi-konsesi tersebut tidak diragukan lagi pelik, konsesi-konsesi tersebut mewakili peluang penting untuk mempraktikan dan mendorong pengembangan lanskap berkelanjutan.”

Konsesi melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Pemerintah Indonesia pada Agustus 2009 sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia yang berlaku.

RLU memahami kompleksitas lanskap di mana RLU beropasi dan, selama empat tahun terakhir, telah berinvestasi untuk membangun kapasitas dan mengembangkan prosedur untuk mengelola komponen-komponen lingkungan dan sosial dengan benar sesuai dengan Standar Kinerja IFC (IFC PS). Audit-audit keberlanjutan tahunan menyoroti konteks historis yang menantang dengan perambahan dan penebangan liar di lanskap yang sedang ditangani oleh RLU, dan mendokumentasikan jalur untuk membangun proyek karet terpadu yang memberikan hasil memuaskan semua pihak bagi perusahaan, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Lanskap di dalam areal Konsesi menantang, dengan deforestasi dan degradasi parah akibat perambahan liar, praktik tebang-bakar & pengembangan prekebunan kelapa sawit ilegal dan penebangan liar selama bertahun-tahun sebelum pendirian RLU. Hal ini berarti ketika LAJ (sekarang anak perusahaan RLU di Jambi) menerima konsesi pada tahun 2010, mereka melakukannya dengan tantangan historis yang signifikan.

Kawasan Konservasi Satwa Liar (WCA) adalah sebuah zona seluas ±9.700ha yang disisihkan bersebelahan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk memungkinkan transit hewan dari kawasan lindung melalui konsesi. Kawasan ini mencakup kawasan-kawasan HCV-HCS yang diidentifikasi sebelumnya dan areal yang dihapuskan dari areal tanam karet untuk regenerasi alami serta areal produksi karet seluas ±1.200 ha yang sebelumnya telah ditanami. Kawasan ini juga merupakan kawasan di mana mayoritas masyarakat adat tinggal di konsesi.

Keputusan untuk menciptakan kawasan WCA dibuat berdasarkan rekomendasi WWF tentanng upaya-upaya untuk mendukung konservassi gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh. Penetapan WCA juga bertujuan untuk menyelaraskan dengan program pemerintah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), yang diprakarsai oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi, untuk koridor gajah di Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Dalam WCA, RLU berfokus pada keluaran-keluaran berikut ini:

• Melindungi hutan yang tersisa melalui patroli berbasis SMART dan kemitraan pemangku kepentingan.
• Mendapatkan kembali kendali melalui Perjanjian Kerangka Kerja Berbasis Masyarakat
• Mengoperasikan Unit Manajemen WCA untuk memitigasi konflik manusia-gajah.
• Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, RLU bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sepakat untuk membangun wilayah jelajah bagi spesies gajah yang terancam dan di saat yang sama juga menyediakan mata pencaharian alternatif bagi anggota masyarakat.

Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati disusun untuk memberikan keseluruhan konteks topografi dan habitat pada konsesi-konsesi RLU; mengidentifikasi tujuan habitat untuk spesies sasaran yang terancam punah dan memandu konservasi dan pengelolaan komunitas ekologi; menguraikan aksi dan langkah yang dibutuhkan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati secara efektif di kawasan lindung konsesi RLU; mengatasi keterbatasan manajemen seperti tantangan kapasitas dan kesenjangan pengetahuan; dan membentuk dasar untuk mengevaluassi efektivitas pengelolaan habitat. Saat ini, rencana tersebut sedang ditinjau oleh pihak ketiga independen sesuai dengan standar internasional dan, setelah disetujui, laporan kemajuan berdasarkan rencana tersebut akan dibuat setiap 2 tahun sekali.

RLU berkomitmen untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan secara proaktif dengan membentuk Tim Kesiapan dan Tanggap Darurat (TPKD) di konsesi-konsesinya dan membekali mereka dengan peralatan pencegahan kebakaran yang tepat. Tim tersebut rutin memantau kondisi lapangan dan melakukan deteksi kebakaran dini. Pemantauan titik api juga rutin dilakukan. Program-program peningkatan kapasitas dan pelatihan telah dilaksanakan bermitra dengan Manggala Agni dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pada 15 Mei 2018, RLU dan TNBT menandatangani Perjanjian Kerja Sama di hadapan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem (Dirjen KSDAE) di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perjanjian tiga tahun tersebut diharapkan akan meningkatkan upaya-upaya perlindungan yang ada melalui patroli intensif bersama dan peningkatan kapasitas tim melalui berbagi pengalaman dan keahlian antara penjaga hutan TNBT dan petugas LAJ. Lingkup kemitraannya meliputi perlindungan zona penyangga antara TNBT
dan konsesi LAJ, konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat.

RLU mengelola tim konservasi khusus yang mencakup penjaga hutan, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memantau kawasan-kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Cadangan Karbon Tinggi (HCS) di dalam konsesinya. Sementara itu, di konsesi Kalimantan Timur, jumlahnya melebihi 50%. Para penjaga hutan yang sangat terlatih melakukan patroli harian di konsesi, termasuk zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal seperti penebangan dan perburuan liar. Hingga akhir 2019, total 248.333km dipatroli selama 5.979 hari kerja.

RLU memulai pemantauan konsesi dengan satelit pada tahun 2020 untuk secara sistematis melacak setiap perubahan tutupan hutan.

Selain bekerja dengan pemangku kepentingan nasional, internasional, dan lokal, banyak pakar dan konsultan telah ditunjuk untuk mendukung perusahaan melalui kerja dengan kelompok-kelompok masyarakat adat di konsesi, untuk membangun Program Kemitraan Masyarakat, memberikan penilaian karbon dan kajian lingkungan terhadap konsesi. Mitra-mitra proyek sepenuhnya berkomitmen untuk membantu RLU memenuhi kewajibannya berdasarkan Standar Kinerja IFC.

RLU telah berkomitmen untuk mengelola perkebunan-perkebunan karetnya di Jambi dan Kalimantan Timur agar sesuai dengan Standar Kinerja IFC. Hal ini dicakup oleh Sistem Pemantauan Lingkungan dan Sosial (ESMS) perusahaan, yang meliputi Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) yanng dibuat bekerja sama dengan TLFF dan kemudian dengan partisipasi aktif dari pembeli surat utang, &Green Fund. Kinerja berdasarkan ESAP dan Rencana Perlindungan Lanskap diaudit dan dilaporkan setiap tahun dan sebagai bagian dari tranparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Hasilnya tersedia pada situs-situs web RLU, TLFF, dan &Green Fund.

Visi RLU untuk CPP adalah program inklusi sosial dan ekonomi yang menghasilkan manfaat bagi karyawan dan masyarakat sekitar sementara mengatasi isu-isu lingkungan hidup.

Kebijakan RLU tentang kemitraan masyarakat dipandu oleh empat tujuan:

• Menghasilkan “izin sosial untuk beroperasi” dan konsensus masyarakat tentang kegiatan-kegiatan RLU.
• Menciptakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan RLU di daerah tersebut dan membangun hubungan yang sama-sama menguntungkan antara RLU dan masyarakat sekitar.
• Menyelesaikan isu klaim lahan.
• Memberikan peluang ekonomi alternatif untuk mengurangi penebangan, perambahan, dan perburuan liar.

Juga di Jambi, Program Pertanian Terpadu (IFP) adalah bagian dari program in-situ CPP, dengan 256 penerima manfaat hingga akhir 2019. IFP dibentuk bermitra dengan Yayasan Bakti Barito (YBB) dan Joglo Tani, sebuah pusat pembelajaran pertanian yang berbasis di Yogyakarta dan organisasi pertanian terpadu ternama di Indonesia. Diawali pada tahun 2018, Program Pertanian Terpadu menerapkan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk memberikan peluang mata pencaharian alternatif dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan mengoptimalkan areal yang tidak produktif, masyarakat dapat menghemat pengeluaran yang sering dikeluarkan untuk sayuran dan buah-buahan. Masyarakat juga dapat menjual buah-buahan dan sayuran dari halaman belakang mereka sendiri di pasar.

RLU telah bekerja dengan pemerintah daerah di Tebo untuh membentuk satgas independen multi pemangku kepentingan, yang terdiri dari para perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, LSM, dan lembaga penelitian. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa apa pun yang terkait dengan konsesi atau klaim lahan. CRTF juga telah memfasilitasi distribusi e-KTP untuk kelompok adat Orang Rimba. .

Ada kebijakan tanpa konflik yang jelas oleh RLU sebagai pedoman dalam menangani proses keterlibatan pemangku kepentingan untuk pengembalian lahan, dengan pengaduan apa pun diangkat melalui proses pengaduan yang jelas dan di mana dibutuhkan, dikelola melalui pengadilan untuk petak lahan yang lebih besar yang disengketakan. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan CSR RLU 2015-2017, selain pendekatan-pendekatan yang terkait dengan konflik sosial adalah:

• Mendokumentasikan secara jelas identifikasi mereka yang terlibat dalam potensi konflik terkait dengan klaim lahan dan sengketa lahan di wilayah RLU.
• Mendorong penyelesaian keluhan melalui proses informatif yang diakui.
• Mengidentifikasi dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi atau respons yang efektif.

• Identifikasi sengketa lahan.
• Perancangan strategi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa lahan.
• Mencegah perambahan baru atau kegiatan-kegiatan ilegal di wilayah RLU.
• Menegosiasikan sengketa lahan melalui solusi yang memuaskan semua pihak.
• Menyelesaikan keluhan tercatat dan konflik melalui proses konsultatif yang transparan mengikuti Pedoman Program tentang PADIATAPA.
• Menyelesaikan klaim lahan besar melalui pengadilan, membiarkan proses hukum menentukan hasilnya.

Tunas Lestari adalah bagian dari komitmen Royal Lestari Utama dalam memberikan PAUD dengan kualitas lebih baik di daerah operasinya. Saat ini, RLU, melalui Yayasan Berdaya Lestari Utama (YBLU), YBB, dan ROF, telah membangun 3 Taman Penitipan Anak (TPA) dan 3 fasilitas PAUD di daerah operasinya. Pendirian PAUD di daerah operasi RLU diharapkan akan memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak-anal untuk generasi masa depan yang lebih berdaya saing.

Di Desa Sungai Karang, 500+ buku sekolah digital, 1.000+ video kelas, 17.000+ modul pelatihan ujian, dan 150+ kepustakaan pendidikan disediakan bagi anak-anak setempat.

Di Jambi, Smallholders In-Situ CPP adalah program jangka panjang yang dikembangkan sebagai salah satu upaya inklusi sosial untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan memberikan akses untuk mengelola lahan di kawasan hutan yang memiliki izin. Program ini juga adalah salah satu pendekatan resolusi konflik atas sumber daya hutan yang terjadi antara pemegang izin dan masyarakat yang telah menggunakan kawasan hutan. Hingga akhir 2019, program Smallholders In-Situ dilaksanakan di 124 ha di Jambi. Pada tahun 2020, RLU mulai melakukan kajian baseline sosial dan ekonomi, dengan rencana untuk memperluas program tersebut ke 4 desa, 150 petani, dan 400 ha pada 2021. Tujuannya adalah agar CPP pada akhirnya dapat menjangkau lebih dari 7.000 ha.

Di Kalimantan Timur, sebanyak 300 pekebun terlibat dalam rantai pasok RLU. Mereka menyediakan karet untuk pabrik pengolahan RLU yang dikelola oleh PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC), pabrik pengolahan karet pertama dan satu-satunya di Samarinda. Para pekebun tersebut, melalui agen, juga terlibat dalam Program Jalan Karet yanng bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko sosial, tenaga kerja, keselamatan, dan lingkungan hidup. Sebuah inisiatif yang disponsori oleh Michelin, Program Jalan Karet, dimulai pada tahun 2019 dan berperan penting dalam rantai pasok MKC. Para pekebun tersebut juga diberikan dukungan kapasitas teknis tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas karet.

Pada tahun 2019, sebuah kajian komprehensif dilakukan oleh para pakar independen dari Rimba Bungaron Indonesia (RBI), yang menemukan tiga kelompok adat Orang Timba (Suku Anak Dalam) yang tinggal di dalam WCA. Kerangka Keterlibatan Masyarakat Adat dan Rencana Aksi Kerangka Kerja Berbasis Masyarakat saat ini sedang ditinjau oleh pihak ketiga independen agar sesuai dengan Standar Kinerja IFC.

RLU dan YBB, bekerja sama dengan Reach Out Foundation (ROF), melaksanakan Lokakarya Guru Anak Usia Dini pada bulan September 2019. Lokakarya tersebut dihadiri oleh 60 peserta, 25% di antaranya memiliki gelar Sarjana sedangkan 75% adalah lulusan sekolah menengah yang bekerja di perkebunan karet. Lokakarya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta untuk menjadi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) profesional.

Prosedur pengaduan yang komprehensif telah ditetapkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap transparansi dan peningkatan inklusi sosial. Seorang fasilitator manajemen pengaduan dipekerjakan untuk bertanggung jawab atas pengajuan dan verifikasi pengaduan sementara komite pengaduan, yang dipimpin oleh manajer umum urusan publik dan terdiri dari manajer umum hukum, manajer umum keberlanjutan, manajer umum hubungan pemerintah, dan spesialis komunikasi, bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana aksi dan mengembangkan rekomendasi resolusi.

Prosedur ini telah disosialisasikan secara internal kepada karyawan dan saat ini sedang ditinjau oleh peninjau pihak ketiga independen. Prosedur ini juga telah disosialisasikan secara eksternal kepada 227 anggota masyarakat melalui 11 forum formal dan 61 forum informal. Sejauh ini, tingkat resolusinya 100% dengan 11 pengaduan diterima dan semuanya diverifikasi dan diproses dengan perjanjian-perjanjian yang didokumentasikan.

227 dialog masyarakat dan pemangku kepentingan telah difasilitasi sebagai bagian dari forum diskusi antara RLU dan 23 komunitas di dalam dan sekitar konsesi.

Sebagai bagian dari komitmen RLU dalam memberikan lingkungan bekerja yang aman dan layak kepada para karyawannya, RLU telah mengembangkan rencana induk peningkatan infrastruktur sebagai salah satu program utamanya pada tahun 2019 dan 2020. Rencana induk tersebut mencakup peningkatan area tempat tingal karyawan dan fasilitas pendukung seperti jalan raya, Sanitasi dan Kebersihan Air (WASH), pengelolaan sampah, dan fasilitas karyawan lainnya. Sejauh ini, 146 unit fasilitas perumahan dan pendukung, 2 unit klnik dan 1 ruang medis telah dibangun.

Standar Kinerja IFC 5 Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman Secara Paksa (PS%) mengharuskan agar orang-orang yang terdampak oleh pembebasan lahan secara paksa harus: 1. Menerima nilai pengantian aset mereka. 2. Diberikan alternatif-alternatif. 3. Dipulihkan atau ditingkatkan mata pencahariannya. 4. Memiliki akses ke mekanisme pengaduan. Dokumen pedoman DEG tentang isu-isu Tanah Warisan mengakui bahwa, “Meningkat sifat isu Tanah Warisan, memenuhi persyaratan pertama merupakan kondisi yang sangat langka. PS 5 sebenarnya tidak mensyaratkan kompensasi untuk tamah di mana penggunanya tidak memiliki hak legal atau hak adat yang diakui oleh undang-undang nasional. Yang ingin dicapai oleh pedoman ini adalah memenuhi persyaratan kedua hingga persyaratan keempat, dengan modifikasi bahwa mata pencaharian harus ditingkatkan, tidak hanya dipulihkan. Mencapai peningkatan adalah langkah mitigasi risiko bagi perusahaan dan hasil yang diinginkan bagi masyarakat. Prinsip kedua harus dipenuhi melalui proses keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat menghasilkan program pengembangan masyarakat multi-tahun. Terakhir, dalam memberlakukan sebuah mekanisme pengaduan yang efektif, proyek juga akan memenuhi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.”

Hingga akhir tahun 2019, 4.320 orang dipekerjakan di konsesi dan di fasilitas pengolahan ulang di Kalimantan Timur, 30,28% di antaranya adalah perempuan.

Audit keberlanjutan tahunan, kemajuan pencapaian ESAP dan KPI TLFF, serta informasi terbaru lingkungan dan sosial dapat ditemukan pada situs web kami ini.