Kebijakan Transparansi

Keterlibatan Konstruktif dan Kemajuan Kolaboratif

TLFF menganjurkan keterlibatan konstruktif dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingannya. Dalam semangat perbaikan berkelanjutan, TLFF menyambut semua pemangku kepentingan untuk memandu, mendukung, dan bekerja bersama kami saat kami mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dan meningkatkan cara kami beroperasi.

Sejalan dengan praktik transparansi, kami mempublikassikan audit pihak ketiga independen untuk fasilitas peminjaman kami pada situs web kami..

Kami telah membuat bagian pada situs web kami yang dikhususkan untuk kemajuan ESG proyek kami dan secara rutin diperbarui dengan informasi terbaru tentang kemajuan, kebijakan, dokumen, dan

Kebijakan

TLFF mengakui bahwa dalam rangka sepenuhnya melaksanakan mandat yang dipercayakan oleh keempat mitra pendiri, sangatlah penting untuk menyebarkan dan membuat informasi tentang kerja kami atau informasi yang dihasilkan melalui proyek-proyek kami, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan dan sosial, dapat diakses seluas mungkin.

Di saat yang sama, TLFF memiliki kewajiban untuk menangani informasi sensitif dengan cara yang tepat sesuai dengan aturan terkait dan praktik anggota-anggota pendirinya.

Kebijakan ini berupaya untuk mencapai keseimbangan antara perlunya memberikan akses maksimum kepada masyarakat ke informasi yang dimiliki oleh TLFF< termasuk informasi lingkungan, dan kewajiban TLFF untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang mitra-mitra proyek, anggota-anggota pendirinya, dan pihak-pihak lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau dan mungkin diperbarui oleh TLFF jika dibutuhkan. Peninjauan Kebijakan ini akan dilakukan berkonsultasi dengan anggota-anngota pendirinya dan para pemangku kepentingan terkait.

1. TLFF berkomitmen untuk membuat informasi yang terkait dengan kerjanya, termasuk informasi lingkungan, tersedia bagi publik.

2. Kebijakannya didasarkan pada keterbukaan. Informasi apa pun yang disimpan oleh TLFF, termasuk informasi yang dihasilkan dan disimpan melalui proyek-proyek TLFF, tersedia untuk publik, jika tidak ada alasan yang kuat untuk merahasiakannya sesuai dengan pengecualian terhadap Kebijakan yang tercantum dalam paragraf 5 di bawah.

3. Informasi yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab TLFF akan disediakan bagi publik.

4. Terutama, informasi akan tersedia dalam bahasa atau bahasa-bahasa yang tersedia pada situs web publik TLFF.

5. Meskipun TLFF berkomitmen untuk memberikan akses ke informasi yang terkait dengan kerjanya, pelaksanaan Kebijakan ini akan disesuaikan dengan aturan terkait dan praktik anggota-anggota pendirinya. Informasi yang akan ditetapkan dan diperlakukan sebagai informasi rahasia meliputi yang berikut ini:

  • Dokumen yang dibuat oleh TLFF, diterima dari atau dikirimkan kepada pihak ketiga, dengan harapan akan dirahasiakan yang telah dinyatakan dengan tegas secara lisan atau tertulis;
  • Dokumen yang pengungkapannya mungkin akan membahayakan keselamatan atau keamanan individu manapun, melanggar haknya, atau melanggar privasinya;
  • Dokumen yang pengungkapannya mungkin akan membahayakan keamanan anggota-anggota pendiri dan mitra-mitra proyeknya atau merugikan keamanan atau pelaksanaan setiap operasi atau kegiatan TLFF;
  • Dokumen yang memiliki hak hukum istimewa atau terkait dengan investasi internal;
  • Dokumen internal antar-kantor atau intra-kantor dan komunikasi lainnya, termasuk draft dokumen, jika pengungkapan akan mengganggu proses pengambilan keputusan Organisasi yanng bebas dan independen;
  • Dokumen-dokumen yang berisi informasi komersial, jika pengungkapan akan merugikan kepentingan finansial TLFF atau pihak-pihak lain yang terlibat;
  • Informasi yang, jika diungkapkan, dalam pandangan TLFF, akan sangat mengganggu dialog kebijakan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Informasi yang tidak tersedia pada situs web publik TLFF mungkin akan disediakan berdasarkan permintaan, dengan pengecualian informasi yang tercantum dalam paragraf 5 di atas. Permintaan informasi harus ditujukan kepada:

Sekretariat Tropical Landscapes Finance Facility
UNEP Office,
Menara Thamrin Lantai 10
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10250.

7. Mengenai permintaan informasi yang mungkin akan dianggap pengecualian berdasarkan Kebijakan ini, sekretariat TLFF harus meminta panduan dari Komite Pengarah dan penasihat-penasihat hukum TLFF tentang penanganan permintaan tersebut.

8. Semua permintaan informasi harus segera ditangani. TLFF akan berupaya untuk menangani semua permintaan dalam tiga puluh (30) hari kalender setelah pengakuan diterimanya permintaan dikirimkan. Jika tidak memungkinkan untuk menangani permintaan dalam 30 hari, TLFF akan memberitahukan alasan mengapa TLFF membutuhkan waktu lebih lama dan perkiraan tanggal untuk mengomunikasikan informasi yang dimaksud kepada pemohon.

9. Jika sebuah dokumen berisikan informasi rahasia dan informasi tidak rahasia, dan jika dalam pandangan TLFF dokumen tersebut sesuai dengan tujuan paragraf 5 di atas, hanya bagian dari dokumen yang berisi informasi tidak rahasia yang dapat disediakan untuk publik atas permintaan.

10. TLFF dapat menolak permintaan informasi sebagian atau seluruhnya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

11. Jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat meminta peninjauan kembali keputusan dengan mengirimkan surat kepada Sekretariat dan memberikan alasan banding.

12. Komite Pengarah akan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir tentang permintaan informasi yang dipersoalkan.

13. Dalam hal penolakan banding, sekretariat TLFF akan memberikan alasan penolakan kepada pemohon.

14. Peninjauan tersebut harus diselesaikan dalam enam puluh (60) hari kerja sejak permintaan dikirimkan. Hasil peninjauan akan dikomunikasikan kepada pemohon.

Pemangku Kepentingan

Yang berikut adalah konsolidasi tanggapan TLFF/RLU terhadap laporan Mighty Earth (ME) pada Oktober 2020.

1. Tuduhan ME seputar deforestasi ilegal di konsesi-konsesi Jambi yang dipegang oleh anak-anak perusahaan Barito Pacific Group, PT Lestari Asri Jaya (LAJ)* dan PT Wanamukti Wisesa (WMW) antara tahun 2012 dan 2014, sebelum pendirian RLU, joint venture antara Michelin Group dan Barito Pacific Group, sebenarnya tanpa dasar.

2. Dalam laporannya, ME menuduh bahwa LAJ dan WMW, yang dulu mengoperasikan konsesi-konsesi yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari joint venture RLU, melakukan deforestasi skala industri untuk pengembangan/perluasan perkebunan karet.

3. Faktanya, baik LAJ maupun WMW dulu beroperasi sebagai perusahaan hutan industri (HTI) berlisensi**, yang sepenuhnya menghormati dan mematuhi semua peraturan perundangan Indonesia yang berlaku dan dengan perizinan kehutanan yang tepat.

4. Selanjutnya, kerja Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diselesaikan sebelum kegiatan-kegiatan operasional LAJ dan WMW menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang dipersoalkan oleh ME sudah dianggap terdegradasi, bekas ditebangi, atau semak belukar ketika izin-izin ini diberikan.

5. Memang, lanskap Jambi saat itu telah mengalami deforestasi dan degradasi parah akibat perambahan ilegal, praktik tebang-bakar, serta pengembangan ilegal perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan penebangan ilegal selama bertahun-tahun.

1. Setelah pendirian RLU sebagai joint venture pada tahun 2015, Barito Pacific Group dan Michelin Group mulai memberlakukan kerangka pengaman lingkungan dan sosial, dalam rangka menghasilkan karet alam berkelanjutan di lahan terdegradasi. Wilayah-wilayah produksi ini dirancang untuk bertindak sebagai zona penyangga dan melindungi wilayah taman nasional serta kawasan konservasi yang ditunjuk dalam konsesi-konsesi tersebut dari perambahan lebih lanjut, penebangan dan perburuan ilegal, serta melindungi keanekaragaman hayati, sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dalam peraturan kehutanan sebagai Lisensi HTI.

2. Pada saat yang sama, LAJ dan WMW memastikan bahwa konsesi-konsesi hutan industri karet akan menyediakan lapangan kerja dan mendukung infrastruktur sosial lainnya di konsesi-konsesi Jambi seluas ±70.000 hektar, untuk mendukung mata pencaharian dan masyarakat.

3. Sejak pendirian joint venture ini, Barito Pacific Group, RLU, dan Michelin Group semuanya telah mengeluarkan kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Pengembangan Lahan Gambut, Tanpa Pembakaran, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE).

4. Syarat selanjutnya dari Michelin di bawah joint venture yang harus diadopsi oleh RLU mencakup menghentikan deforestasi ilegal apa pun dari masyarakat yang terjadi di konsesi-konsesi tersebut, melindungi pepohonan terisolasi yang tersisa, memulai patroli, melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghentikan setiap deforestasi di konsesi.

5. Barito juga setuju dengan tidak adanya pembukaan atau pengembangan di wilayah-wilayah dengan Cadangan Karbon Tinggi (HCS) atau Nilai Konservasi Tinggi (HCV), perlindungan wilayah-wilayah ini untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal, perlindungan dan konservasi spesies dan habitat penting, pengelolaan air yang bertanggung jawab, perbaikan progresif manajemen konsesi-konsesi tersebut.

6. Di antara beberapa tindakan pertama yang diambil oleh RLU setelah pembentukannya adalah mengevaluasi ulang penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) & Cadangan Karbon Tinggi (HCS) yang dilakukan terhadap anak-anak perusahaannya pada tahun 2015, menyisihkan dan menetapkan wilayah-wilayah produksi (Go Zone dan No-Go Zone). Hal ini melibatkan moratorium penanaman selama hampir setahun dan mengakibatkan 25% konsesi-konsesi LAJ dan WMW disisihkan untuk tujuan konservasi dan Kemitraan Masyarakat.

7. Survei Penggunaan Lahan (Survey of Land Use atau SLUS) dipublikasikan setiap bulan yang menunjukkan wilayah-wilayah yang dapat ditanami, wilayah-wilayah konservasi, wilayah-wilayah yang sedang disurvei, dan wilayah-wilayah yang telah ditanami berdasarkan penilaian HCV/HCS dan persyaratan hukum lainnya.

8. Lima tahun kemudian, perusahaan ini melakukan penilaian HCV/HCS kedua, melalui skema terbaru dari HCVRN — Penilaian HCV dan HCSA Terpadu.

9. Menjelang transaksi RLU, uji tuntas ESG yang substansial dilakukan oleh konsultan Daemeter, yang kemudian juga menyampaikan Rencana Pengelolaan Kehutanan Terpadu kepada perusahaan, termasuk rancangan Program Kemitraan Masyarakat.

10. Pada Januari 2018, wilayah Konservasi Satwa Liar 9.700 dibentuk dengan Partnership for Forest dan mitra LSM lain yang berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh seluas 143.000 ha untuk memungkinkan transit hewan melalui konsesi-konsesi tersebut. WCA tidak ada sebelum ini – laporan ME menggambarkan WCA yang tidak ada sebelum didirikannya RLU.

11. Di luar konservasi dan restorasi lahan langsung, LAJ dan WMW telah menetapkan strategi keberlanjutan untuk menghasilkan dampak positif bagi lebih dari 50.000 orang yang tinggal di dalam dan di sekitar konsesi-konsesi tersebut, yang dipandu kerangka pengaman dan standar seperti IFC Performance Standards yang menjadi dasar dari kerja perusahaan. RLU menawarkan peluang mata pencaharian yang lebih luas, akses pasar, serta kesehatan dan pendidikan yanng lebih baik kepada masyarakat setempat melalui Program Kemitraan Masyarakat (CPP).

12. LAJ dan WMW adalah konsesi-konsesi HTI pertama di Provinsi Jambi yang telah memperoleh Keputusan Menteri untuk Pengakuan dan Perlindungan Program Kemitraan Kehutanan untuk perbaikan mata pencaharian masyarakat.

1. RLU juga telah mengembangkan Kerangka Keterlibatan Masyarakat Adat dan kesepakatan dengan kelompok Orang Rimba, untuk membantu mendukung dan mempertahankan mata pencaharian. RLU bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi akses ke KTP bagi Orang Rimba agar dapat menggunakan layanan umum, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.

2. Perusahaan telah mengembangkan proses mekanisme pengaduan dan pedoman untuk mengelola pengaduan dari pemangku kepentingan.

3. LAJ dan WMW memprakarsai sebuah platform berisikan banyak pemangku kepentingan yang disebut Tim Resolusi Konflik (TRK) bersama dengan pemerintah. TRK beranggotakan berbagai pemangku kepentingan yang dipimpin oleh pemerintah daerah dan diikuti oleh perwakilan LSM (Warsi, FZS, Komunitas Adat Melayu Jambi), para perwakilan masyarakat dan lembaga penelitian.

1. Menjelang transaksi Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) 1, yang memberikan pembiayaan utang kepada RLU pada tahun 2017,uji tuntas lingkungan & sosial yang luas dilakukan dengan mengacu kepada IFC Performance Standards, yang sedang diupayakan untuk dicapai oleh perusahaan dengan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) dan Rencana Perlindungan Lanskap (LPP).

2. Audit tahunan pihak ketiga dibagikan kepada pemegang surat utang.

3. Sebagai bagian dari komitmen RLU terhadap transparansi dan pengukuran, Audit Tahunan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) dipublikasikan pada situs web RLU www.rlu.co.id yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan tahunan.

4. TLFFindonesia.org dan &Green Fund memuat informasi transparan tentang kemajuan ESG RLU

5. Perusahaan telah mempekerjakan konsultan lingkungan & sosial tambahan pihak ketiga untuk memastikan dokumentasi dan praktiksesuai dengan standar internasional dan bekerja dengan perusahaan untuk memperbaiki setiap kesenjangan yang dirasakan.

1. RLU berkomitmen untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan guna memastikan keberhasilan proyek ambisius ini dan baik RLU maupun TLFF menyambut setiap umpan balik konstrukif yang membantu mencapai pasokan karet alam yang berkelanjutan seraya melindungi dan memperkuat lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

2. RLU merasa bangga dengan proyek ini dan berkomitmen untuk mencapai kemajuan jangka panjang. Apa pun kesulitannya, kami percaya risiko terbesar terletak pada keterlambatan dalam mengambil tindakan – tidak mengambil tindakan untuk mencoba membendung deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati di lanskap yang menantang seperti lanskap ini dan tentunya tidak mengambil tindakan untuk meningkatkan mata pencaharian pedesaan di Jambi.

1. *LAJ terletak di sebelah selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (“TNBT”) seluas 143.000 ha, habitat kritis dan terancam untuk spesies seperti harimau Sumatera, gajah, dan satwa liar lainnya.

2. **Standar yang berlaku atau peraturan perundangan terkait meliputi perumusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia, RKU & RKT (rencana kerja 10 tahun dan tahunan) yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. P.62/MENLHK/SETJEN/KUM 1/10/2019 tentang Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubunngi [email protected] 14 OKTOBER 2020

Titik sentuh antara Mighty Earth dan RLU

  1. Mighty Earth Mengeluarkan Laporan, RLU Menanggapi

    RLU mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi laporan "Complicit" ME 8 hari kemudian di situs web RLU.website.

  2. Pertemuan Akhir

    RLU menghadiri pertemuan dengan ME, kembali menanggapi kekhawatiran ME dengan data dan wawasan lebih lanjut.

  3. ME Menghubungi RLU Kembali

    ME menghubungi RLU terkait dengan deforestasi 2012-2015, sebelum pembentukan joint venture dan RLU menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut langsung dengan dialog lanjutan dan memposting tanggapan poin demi poin pada situs web RLU.

  4. RLU Mengundang ME ke Kantor Pusat

    RLU menerima para perwakilan ME di kantor pusatnya di Jakarta dan menyajikan dokumen-dokumen lingkungan & sosial terkait tentang konsesi-konsesi tersebut untuk membina komunikasi dan mendorong transparansi. ME membuat tuduhan deforestasi spesifik yang disangkal oleh perusahaan, didukung oleh hasil survei LIDAR 2016.  

  5. Titik Sentuh Pertama

    Mighty Earth (ME) pertama kali mendekati RLU dengan tuduhan nonspesifik deforestasi dan konflik di dalam konsesi-konsesi RLU dan restorasi ekosistem ABT di sebelahnya. Sebagian tanggapan RLU: 1. Prusahaan mencatat bahwa jumlah informasi yang spesifik dan jelas dalam laporan tersebut sedikit, sehingga sulit untuk memberikan tanggapan penuh. 2. RLU dan anak-anak perusahaannya memiliki kebijakan transparansi dan keterbukaan, dan mengakui kompleksitas lanskapnya, RLU ingin bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan solusi dalam menyeimbangkan antara pengembangan perkebunan komersial dengan konservasi dan kebutuhan masyarakat untuk mata pencaharian yang lebih luas. 3. RLU sedang mencari solusi jangka panjang terhadap lanskap BTP, yang sangat terdegradasi dan terambah tetapi masih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang unik. Perusahaan telah menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan, dengan tim-tim khusus di Program Kemitraan Masyarakat yang membangun Jambi dan terlibat dalam upaya-upaya wacana dengan WWF, mitra awal RLU.

  6. Maret 2021 ME Menulis Surat Keluhan kepada CBI

    ME mendesak Climate Bonds Initiative untuk "menghapus" TLFF I dari daftar dikarenakan deforestasi sebelum pembentukan joint venture Michelin-Barito, yang menjadi RLU. Surat tersebut menuduh bahwa deforestasi di konsesi-konsesi tersebut tidak diungkapkan dalam dokumen Penawaran obligasi. RLU dan TLFF kembali menanggapi, sebagian: "Proyek RLU berwawasan ke depan, dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan signifikan deforestasi di masa lalu dan isu-isu lainnya di lanskap Bukit Tigapuluh dengan mengimplementasikan kerangka pengaman lingkungan dan sosial. Hal ini jelas dinyatakan dalam semua dokumentasi dan uji tuntas E&S, termasuk dokumen Penilaiann Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD) 2017, yang mencatat kesulitan dalam menentukan atribusi dalam konteks yang sedemikian pelik. Konsesi-konsesi RLU mencakup +88.000 ha, dengan lebih dari 50.000 orang tinggal di dalam dan sekitar lanskap. Tujuan E&S TLFF I, yang secara jelas dinyatakan dalam Surat Edaran Penawaran, adalah untuk melindungi wilayah-wilayah HCV/HCS tersisa di konsesi dari degradasi lebih lanjut; memulihkan keanekaragaman hayati di mana dimungkinkan dengan melindungi wilayah-wilayah konservasi yang tersisa; memberikan pekerjaan dengan upah yang adil kepada orang-orang yang tinggal di lanskap; memberikan program-program pelatihan karet dan pembelian kepada pihak lainnya dan dengan demikian membangun perkebunan karet komersial yang terpadu dan berkelanjutan. Namun, pada intinya, perusahaan harus berkelanjutan dan menguntungkan. Pada saat jatuh tempo, perusahaan berencana akan telah menanam karet komersial pada + 34.000 ha dengan sisanya disisihkan untuk konservasi, yang merepresentasikan 30% dari keseluruhan konsesi HTI RLU di Jambi dan Kalimantan Timur. Hingga Desember 2020, sekitar 22.000 ha telah ditanami dengan karet alam."

  7. Dialog dengan ME

    RLU menjadwalkan panggilan dengan ME untuk menjelaskan tantangan, proses dan kemajuan dalam proyek, pengenalan kerangka pengaman lingkungan dan sosial setelah pembentukan joint venture pada tahun 2015 dan dasar pemikiran untuk pendekatan ini. Penilaian HCV/HCS pada tahun 2015; penetapan wilayah tanam "go - no go" dengan WWF; pengenalan IFC Performance Standards sebagai pendekatan terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan RLU; Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial untuk mitigasi risiko; kemitraan dengan LSM dan konsultan untuk mencapai praktik terbaik dalam aspek-aspek pengembangan masyarakat dan konservasi; pemantauan dan pelaporan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan adalah beberapa inisiatif lingkungan dan sosial yang dijalankan.